27.1 C
Surabaya
Senin, 25 Mei, 2020
More
    Beranda Info Info Yudisial Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 6...

    Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 6 Tahun 2018

    Surabaya – Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya.


    Acara didahului oleh sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bapak Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. dan dilanjutkan pembukaan oleh Hakim Agung YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, dalam pembukannya YM menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau  tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

    Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain : pajak sebagai soko guru Peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas.

    Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara dan tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
    Acara diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara YM. Dr. Yulius, S.H., M.H dan Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (Tim IT)

    Tim TI - Subag KP dan TI
    Tim TI - Subag KP dan TI
    Berita ini dibuat oleh Tim TI - Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

    INFO TERBARU

    Teleconference Ketua Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan Pengadilan Seluruh Indonesia

    Surabaya - Untuk menampung aspirasi oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan pengadilan dan juga untuk membantu dalam hal memberikan kebijakan khusunya...

    Dr. Syarifuddin Resmi Menjadi Ketua Mahkamah Agung Periode 2020-2025

    Jakarta - Humas : Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko...

    Satuan Kerja Yang Belum Melakukan Peloparan Triwulan I TA 2020 Pada Aplikasi E-Monev Berdasarkan PP 39/2006

    Jakarta-Humas: Kamis, 30 April 2020. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 836/SEK/OT.01.2/4/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang Satuan Kerja Yang Belum Melakukan...

    Chief Justice Allsop : Kerjasama Dengan Mahkamah Agung Adalah Kerjasama Yang Sangat Penting

    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, melakukan teleconference dengan Chief Justice Federal Court...