Bagir Usulkan Perubahan Hukuman Mati

(Jakarta – Media) : Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengusulkan agar para terpidana hukuman mati yang sudah divonis tetapi dalam waktu lima tahun tidak dieksekusi maka hukumannya diubah menjadi pidana seumur hidup.

Pernyataan itu dikemukakan Bagir usai menyampaikan laporan tentang pertanggung jawaban kinerja kekuasaan kehakiman selama 2004 di Gedung MA,Jakarta kemarin. Menurut Bagir,perubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup yang diusulkannya itu,merupakan bentuk pertanggung jawaban aparat penegak hukum kepada masyarakat.”Kalau sudah ada vonis tetapi tidak ada eksekusi,itu kesalahan penegak hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik,”ujar Bagir.

Meski demikian Bagir mengakui gagasan itu tidak bias direalisasikan oleh MA sendiri,tetapi harus diatur melalui undang-undang. “Yang membuat undang-undang itu bukan MA tetapi pemerintah dan DPR. Kalau wacana itu disetujui kita siap memberikan masukan,”katanya.

Tumpukan Perkara

Dalam laporannya Bagir menjelaskan bahwa sampai akhir Januari 2005 terdapat 20.099 perkara yang masih harus diputuskan oleh MA. Menumpuknya perkara di MA itu,katanya antara lain karena sejak Oktober 2002 hingga April 2003 tidak ada pendistribusian perkara karena MA kekurangan tenaga hakim agung.

Dengan bertambahnya jumlah hakim agung menjadi 49 orang,Bagir berharap proses penyelesaian perkara di MA berjalan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. “Ya paling tidak selisih perkara yang masuk dengan yang diputuskan tidak terlalu jauh seperti sebelumnya,”Katanya. Selain itu Bagir juga mengharapkan perlu ada peraturan perundangan yang membatasi pengajuan kasasi ke MA,sehingga tidak semua perkara bisa melalui proses kasasi. “Hak setiap orang untuk memperoleh keadilan,tapi sebaiknya tidak semua perkara bisa dikasasi,”ucapnya.

Ditanya langkah yang dilakukan MA untuk mencegah terjadinya penyuapan seperti dalam kasus Mulyana,Bagir mengatakan penyuapan terhadap aparat pengadilan bukan hanya dicegah tetapi dilarang keras. Untuk itu,kata dia,MA mengharapkan partisipasi dan kerja sama semua lapisan masyarakat untuk memberikan laporan bila mengetahui ada aparat hukum,khususnya para hakim di semua tingkatan yang terlibat penyuapan.

“Kalau mengetahui ada kasus semacam itu silahkan saja lapor kekita, dan pasti akan kita tindak lanjuti. Asal laporan itu yang benar,bukan laporan bohong untuk memojokkan orang yang toidak kita sukai,”katanya. Lebih lanjut Bagir menjelaskan,pengawasan terhadap aparat pengadilan kedepan,tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan sendiri,tetapi juga oleh Komisi Yudisial.

Bagir menambahkan,laporan tahunan yang disampaikannya kemarin,merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik MA atas lembaga yang dipimpinnya,terutama setelah lahirnya system peradilan satu atap.

“Setelah amandemen UUD menyatakan tidak ada lagi laporan pertanggungjawaban ke MPR,maka tidak ada lagi laporan tahunan MA yang disampaikan dalam sidang MPR. Meski demikian,kami merasa perlu untuk tetap menyampaikan laporan tahunan kepada publik yang akan disampaikan setiap 31 Maret,”jelasnya.

Sumber : Media Indonesia

Berita ini dibuat oleh Bagian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA