RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) DAN SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 6 TAHUN 2018

Surabaya – Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya.

Acara didahului oleh sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bapak Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. dan dilanjutkan pembukaan oleh Hakim Agung YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, dalam pembukannya YM menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau  tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

 

Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain : pajak sebagai soko guru Peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas.

Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara dan tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Acara diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara YM. Dr. Yulius, S.H., M.H dan Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (Tim IT)

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA