26.8 C
Surabaya
Sabtu, 4 April, 2020
More
    Beranda Info Info Yudisial RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) DAN SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 6...

    RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) DAN SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 6 TAHUN 2018

    Surabaya – Mahkamah Agung menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, acara berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 Maret 2019 sampai 6 Maret 2019 di Hotel Grand Palace Surabaya.

    Acara didahului oleh sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Bapak Dr. Istiwibowo, S.H., M.H. dan dilanjutkan pembukaan oleh Hakim Agung YM. Dr. Yulius, S.H., M.H, dalam pembukannya YM menyatakan bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat bukan untuk kebahagian dari hati hakim. upaya admisnistratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau  tindakan obyek sengketa administrsi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi.

     

    Setelah pembukaan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dalam pemaparannya antara lain : pajak sebagai soko guru Peradilan Administrasi jadi penguasa sejak dahulu sudah diadili kewenangan mengadili pejabat yang menjadi kewenangan yang meluas.

    Yang menjadi pemikiran adalah apabila suatu persoalan sudah menjadi perkara, seorang hakim bebas untuk memutus perkara dan tidak perlu menunggu juklak atau juknis. Pengertian dalam pengadilan pajak istilah dapat adalah harus / wajib diadili. Fiktif positif merupakan aturan baru, Peradilan Pajak adalah peradilan khusus dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

    Acara diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hadir sebagai narasumber Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara YM. Dr. Yulius, S.H., M.H dan Hakim Agung YM. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. serta Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mayjen Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH. (Tim IT)

    Bagian KP dan Teknologi Informasi
    Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

    FOLLOW INSTAGRAM

    INFO TERBARU

    SK KETUA PTTUN SURABAYA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA UNTUK GUGATAN SELAKU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

    Surabaya, Berikut disampaikan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 1 Juli 2019 Nomor : W3-TUN-1188/HK.02.07/VII/2019 Perihal Panjar Biaya Perkara untuk gugatan...

    PEMBINAAN KESEKRETARIATAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA

    Surabaya, Pelaksanaan Pembinaan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usahaa Negara Surabaya dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha...

    UNDANGAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

    Jakarta-Humas. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2019-2020 dan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,...

    RILIS APLIKASI SIPP TINGKAT BANDING VERSI 3.2.0 PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

    Jakarta-Humas : Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 601/SEK/HM.02.3/04/2019 Tanggal 24 April 2019 tentang Rilis Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 3.2.0 pada Empat...