PERCEPAT ELEKTRONIKFIKASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KEMENSETNEG ADAKAN RAPAT KLARIFIKASI RPERPRES TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Dalam rangka percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, (RPerpres tentang PBE) pada Selasa, 24 April 2018, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Ibu Lydia S. Djaman memimpin rapat klarifikasi untuk mempercepat penyelesaian RPerpres. Bertempat di Gedung Utama Lantai 3, rapat tersebut dihadiri oleh Ibu Rini Widyantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB selaku wakil dari Kementerian PAN dan RB pemrakarsa RPerpres dimaksud, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika; Bapak Danang Ginanjar, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan Bapak Herry Siswanto, Kepala Pusintek Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Turut pula hadir dalam rapat tersebut Bapak Abdul Aziz, Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola Pemerintahan; Bapak Hanung Cahyono, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Bapak Andrie Syahriza, Kepala Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara.

Masukan terhadap Substansi RPerpres

Berkenaan dengan substansi dalamt RPerpres dimaksud, masih terdapat beberapa catatan dan masukan dari kementerian terkait, antara lain mengenai perlunya penjabaran mengenai Rencana Induk penyelenggaraan PBE Nasional serta penjabaran mengenai Arsitektur PBE Nasional di dalam RPerpres tersebut. Hal ini penting karena RPerpres ini akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan PBE di lingkungannya masing-masing. Selama ini penerapan elektronifikasi sistem pemerintahan di beberapa instansi baik pusat maupun daerah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri atau sporadis tanpa ada acuan atau pakem yang jelas. Untuk itu dipandang perlu untuk memuat mengenai grand design e-government di dalam RPerpres tersebut sehingga dapat mengikat tiap kementerian/lembaga pemerintahan/pemerintah daerah.

Tujuan RPerpres

Penyusunan RPerpres ini merupakan pelaksanaan secara konkrit hak konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Diharapkan RPerpres ini dapat menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera ‘mengelektronikkan’ tata kelola dan manajemen pemerintahannya sehingga dapat berdampak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal melayani masyarakat seperti e-procuremente-budgeting, dan ­e-planning di mana tujuannya agar semakin memudahkan pegawai pemerintah sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu dengan adanya elektronifikasi penyelenggaran pemerintahan juga dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan sehingga tatap muka antara pegawai pemerintah dan masyarakat penerima layanan yang seringkali dianggap membuang waktu dapat diminimalisir. Sebagai ilustrasi, nantinya apabila seseorang hendak membuat akta keluarga maka tidak perlu lagi melampirkan foto kopi KTP karena kantor catatan sipil sudah memiliki data base masyarakat penerima layanan tersebut termasuk nomor KTP. Begitu juga apabila masyarakat ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-procurement), pertemuan antar pejabat pengadaan barang dan jasa dari pemerintah dan calon penyedia barang dan jasa dari masyarakat dapat diminimalisir.

Selain itu, efek lain dari terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintahan adalah terciptanya kota pintar-kota pintar di Indonesia. Selama ini pembangunan ‘smart city’ sudah berjalan di beberapa daerah namun masih bersifat sporadis atau berjalan sendiri-sendiri dan belum terjadi integrasi antarinstansi pemerintah. Ide ini ditampung dalam RPerpres dimaksud di mana dalam RPerpres diatur bahwa salah satu prinsip pelaksanan PBE adalah prinsip interoperabilitas yaitu prisip koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik di lingkungan setiap instansi pemerintah dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan. Dengan demikian, nantinya antarinstansi pemerintah akan saling terhubung dengan menggunakan jaringan intrapemerintah.

Tindak Lanjut

Sehubungan dengan masukan dari rapat tersebut, Kementerian PAN dan RB berjanji akan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan berkoordinasi dengan intansi terkait lainnya dan dalam waktu 1-2 minggu akan segera memperbaiki draft RPerpres dimaksud. Selanjutnya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama draf tersebut akan segera dapat diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan, setelah dibubuhi paraf persetujuan oleh para menteri/kepala lembaga terkait. Dengan adanya RPerpres dimaksud, dapat menjadi landasan atau pondasi awal dari elektronifikasi penyelenggaraan pemerintahan. (TDD/PMK-Humas Kemensetneg)

 

Sumber : https://www.setneg.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA