PRESIDEN JOKOWI MINTA PENYEDIAAN RUMAH BAGI ASN, TNI, DAN POLRI BISA DIPERCEPAT

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), bagi prajurit TNI , bagi anggota Polri. Saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yang bersifat permanen.

Untuk itu, Presiden mengaku sengaja mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Dirut bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Dirut Bank DKI dan Bank Jabar, Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) serta Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan. “Terutama dengan memanfaatkan dana non anggaran pemerintah, sehingga ada tambahan alternatif moda pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/4) sore.

Dengan langkah terobosan terutama dari sisi pembiayaan ini, Presiden Jokowi berharap penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita.

‘Backlog’11,4 Juta

Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, baik pembangunan bandara, bendungan, listrik, jalan di seluruh pelosok tanah air. Tetapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

Untuk tahun 2018 ini, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 11,4 juta.

Rapat terbatas itu diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Koperasi dan UKM IGN. Puspayoga, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua OJK Wimboh Santoso, Dirut Perumnas Bambang Triwibowo, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro, Dirut PT Asabri Sonny Wijaya, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Dirut Bank BTN Maryono, Dirut Bank BNI Ahmad Baiquni, Dirut BRI Suprajarto, Dirut BJB Ahmad Irfan, Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi. (PR)

 

Sumber : https://menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA