PRESIDEN JOKOWI, “ASN HARUS KEPO”

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu  kepo. Dirinya menyebutkan bahwa kepo yang dimaksud adalah memiliki rasa ingin tahu, seperti ingin tahu dalam sektor teknologi, kemudian rasa ingin tahu dalam berinovasi, serta rasa ingin tahu terhadap aspirasi serta keinginan masyarakat.

“Kalian harus memiliki rasa ingin tahu, kalau anak muda sekarang bilang harus kepo, rasa ingin tahu, ingin mengerti, harus kepo teknologi, dan kepo pada keinginan masyarakat. Jangan hanya kepo pada mantan pacar saja,” ujarnya dalam acara Presidential Lecture bagi CPNS, di Istora Senayan, Selasa (27/03).

Presiden menegaskan, sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh lagi hanya menjalankan rutinitas semata atau monoton, melainkan harus memiliki jiwa melayani, serta mampu berinovasi dalam setiap pekerjaan. Sebagai birokrat muda, para CPNS diminta memiliki integritas dalam melayani masyarakat serta memiliki lompatan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Untuk itu, para CPNS harus mengikuti perkembangan teknologi, harus berinovasi, harus mengikuti dinamika politik, sosial dan ekonomi. Lebih dari itu sebagai ASN harus mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. “Jika menginginkan pelayanan cepat, harus berikan dengan cepat jangan diperlambat,” tegasnya.

Jokowi pun mengisahkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, begitu gemes dengan pelayanan publik yang lambat, misalnya pembuatan  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), yang waktu itu memakan waktu dua minggu. Padahal, lanjutnya, hanya ada lima hal yang perlu ditulis, nama, alamat, modal perusahaan, modal kerja. Di front office, hanya butuh waktu dua menit. Tetapi ternyata perlu tanda tangan Kepala Kantor di lantai tiga. “Saya pun datang ke lantai tiga. Untung Kepala Kantornya tidak ada,” sergah Jokowi.

Berkaca dari kejadian seperti itu, Presiden menaruh harapan besar terhadap CPNS, birokrat muda yang ke depan akan menjadi motor perubahan Indonesia. Sebagai ASN harus dapat mendahulukan kepentingan rakyat, maupun bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Presidential Lecture merupakan kuliah umum yang ditujukan bagi para CPNS Kementerian/Lembaga, dan Pemprov Kaltara tahun 2017. Presidential Lecture bagi CPNS mendapat pembekalan dari Presiden, acara yang bertajuk ‘Bersatu Dalam Harmoni : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024’ tersebut, juga diperkaya oleh sesi inspiring speaker dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, dan CEO Gojek Nadiem Makarim. (byu/ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA