Terlalu Lama ? Tutup Langsung
Website Resmi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

TINGKATKAN KUALITAS ASN, PENGISIAN JABATAN JANGAN TRANSAKSIONAL

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Australia merupakan bagian dalam peningkatan kualitas ASN di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan bukan yang pertama melainkan sudah beberapa tahun terakhir secara konsisten dilaksanakan. Diharapkan, ke depan pengisian jabatan tidak bersifat transaksional, dan berimbas pada jual beli jabatan.

“Kita melakukan kerjasama dengan APSC guna menjngkatkan kapasitas dan kemampuan ASN kita. Baik dalam hal pelatihan maupun dari penempatan jabatan dalam pemerintahan,” ujar Kalla saat menerima Commisioner APSC John Lioyd di Istana Wapres, Rabu (14/03).

Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan bahwa terdapat beberapa kerjasama yang dibangun antara kedua negara, seperti peningkatan kualitas SDM, pelatihan, penerapan sistem merit, serta e-Government. Menurutnya untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus diawali dengan kapasitas serta kemampuan penyelenggara layanan dalam hal ini ASN. Hal tersebut telah dilakukan melalui kerjasama Indonesi dengan APSC melalui berbagai macam pelatihan.

Dalam hal penerapan sistem merit juga dibantu oleh APSC, karena saat ini diperlukan Jabatan Pimpinan Tinggi yang sesuai kompetensi dalam mengisi sebuah jabatan. Model sistem merit telah diterapkan oleh negara-negara maju, dimana pengisian sebuah jabatan bukan berasal dari orang yang disukai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), melainkan berdasar pada kompetensi dan kapasitas orang tersebut.

“Sesuai arahan Pak Wapres kapasitas dan kemampuan ASN harus terus ditingkatkan, selain itu pun pengisian jabatan harus sesuai dengan kemampuan. Semoga dengan hal ini kedepan gak ada transaksi jual beli jabatan,” ujarnya. (byu/HUMASMENPAN)

Sumber : https://menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA