RAPAT KOORDINASI DAERAH SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA SERTA SOSIALISASI PERMA NOMOR 11 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 4, 5, 8 TAHUN 2017

SURABAYA – 22 Februari 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Sewilayah Hukumnya, dimana dalam acara tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Administrasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dihadiri oleh Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Bapak Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Bapak Dr. Yosran, S.H., M.Hum. berikut Para Pimpinan, Hakim, Sekretaris Dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam acara tersebut disambut oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain mengemban tugas yudisial juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta pelaksanaan tugas-tugas Panitera, Sekretaris, Juru Sita yang dalam tugasnya sebagai kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung R.I. setelah acara sambutan selesai dilanjut dengan acara Pembukaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. H. Yulius, S.H., M.H. selaku Ketua Pokja Mahkamah Agung R.I.

Pelaksanaan Rakorda ini dimaksudkan untuk mengharmonisasikan, saling memberi masukan atas hasil-hasil kinerja, pembinaan, pengawasan baik dalam bidang teknis maupun non teknis yang telah dilakukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas yang akan datang lebih meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung R.I yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah hukumnya berada dalam satu sistem linier, sistem koordinasi yang terus dilaksanakan (Conditio Sine De Quanon).

Berikut materi dalam acara Rakorda yang disampaikan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

  1. Pemberkasaan yang tujuannya agar tidak menunda dalam pemberian keadilan kepada para pihak (Justice Delayed Justice Denayed).
  2. Permohonan Fiktif Positif.
  3. Penegakan Disiplin.
  4. Gugatan Pemilihan Legislatif.
  5. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dalam hubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  6. Akreditasi Penjaminan Mutu.
  7. Permasalahan dibidang Kesekretariatan.

Dan beberapa materi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung R.I oleh Yang Mulia Hakim Agung Dr. H. M. Hari Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. Yosran, S.H., M.H. :

  1. Perma Nomor 11 Tahun 2016 yang berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Pilkada.
  2. Perma Nomor 4 Tahun 2017 berkaitan wewenang Mahkamah Agung R.I dalam menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
  3. Perma Nomor 5 Tahun 2017 berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
  4. Perma Nomor 8 Tahun 2017 berkaitan dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Fiktif Positif. (Tim T.I)

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA