SELAIN MENDUKUNG NAWACITA, INOVASI PELAYANAN PUBLIK HARUS MENGACU SASARAN PEMBANGUNAN PBB

JAKARTA – Pemerintah pusat terus mendorong seluruh instansi pusat maupun daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang mengacu pada Nawacita dan sasaran pembangunan internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengadaan kompetisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3/2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Tahun ini, kompetisi inovasi pelayanan publik memiliki tema “Untuk Percepatan Mewujudkan Nawacita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik juga akan dibawa ke tingkat dunia. “Sebagai bagian dari kompetisi global, inovasi dari Indonesia patut untuk memberikan yang terbaik,” ujar Diah, dalam acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti oleh perwakilan dari pemda di Indonesia bagian timur, di Jakarta, Rabu (07/02).

Dalam kompetisi ini, setiap kementerian / lembaga dan pemerintah daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kelas dunia. Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Imanuddin menjelaskan, saat ini masyarakat tengah mengalami percepatan yang diakibatkan oleh globalisasi. Karena itu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga membutuhkan percepatan. “Inovasi pelayanan publik adalah cara bagaimana kita keluar dari zona nyaman ke zona kompetitif,” jelasnya.

Tidak hanya di kelas nasional, Imanuddin mengatakan, inovasi pelayanan publik harus mengacu pada 17 sasaran pembangunan berkelanjutan yang PBB dalam 2018 United Nations Public Service Award. Ke-17 sasaran itu adalah menuntaskan kemiskinan, menuntaskan kelaparan, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas edukasi, persamaan gender, meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi, energi yang terjangkau, serta peningkatan ekonomi. Kemudian, harus juga membangun infrastruktur, industri dan inovatif, mereduksi ketidaksetaraan, pembangunan kota dan komunitas masyarakat, juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selain itu, inovasi baru juga harus memperhatikan perubahan iklim, kehidupan bawah laut, ekosistem di atas tanah, kedamaian, keadilan dan institusi yang kuat, kerjasama untuk mencapai target.

Ada tiga poin utama yang menjadi titik berat persaingan internasional, yaitu memperebutkan investasi, memperebutkan pasar, dan menarik wisatawan. Inovasi yang akan lahir pun harus dalam kerangka reformasi birokrasi. “Kalau birokrasi tidak berinovasi, nanti dianggap tidak berubah,” imbuh Imanuddin. Selain untuk menciptakan inovasi, kompetisi ini juga untuk menumbuhkan suasana kompetitif antar kementerian / lembaga. Inovasi yang akan dikompetisikan harus berguna bagi masyarakat luas dan dapat direplikasi.

Pendaftaran ini dilakukan secara online mulai dari 17 Januari sampai dengan 10 Maret 2018 melalui http://sivonik.menpan.go.id. Pemerintah pusat pun memberikan username dan password yang akan digunakan semuan instansi untuk keperluan pendaftaran kompetisi ini. (don/HUMAS MENPANRB)

Berikut adalah persyaratan peserta kompetisi inovasi pelayanan publik :

  1. Selaras dengan tema kompetisi
  2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi
  3. Relevan dengan salah satu kategori kompetisi
  4. Telah diimplementasikan minimal satu tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi
  5. Diajukan secara online dalam bentuk proposal melalui Sivonik dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan
  6. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan
  7. Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik
  8. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak dua kali

Sedangkan untuk kriteria inovasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

  1. Novelty : Kebaruan, kreativitas
  2. Effectiveness : hasil yang terukur
  3. Significance : bermanfaat, memberikan solusi bagi permasalahan publik
  4. Transferability : Berpotensi direplikasi dan di-scalling up
  5. Sustainability : Keberlanjutan, terus dipertahankan dan dikembangkan

Sumber : https://menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA