Terlalu Lama ? Tutup Langsung
Website Resmi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

KETENTUAN BAGI ASN YANG SUAMI / ISTERINYA MENJADI CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA SERENTAK 2018

JAKARTA – Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suami atau istrinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan Calon Presiden/Wakil Presiden, dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dalam beberapa hal.

Pertama, mendampingi pasangannya saat pendaftaran di KPUD dan saat perkenalan kepada pers dan masyarakat. Kedua, menghadiri kegiatan kampanye, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye. ASN tersebut juga tidak boleh memakai atribut instansi pemerintah tempat bekerja, atribut partai atau atribut Pasangan Calon (Paslon).

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018, tanggal 2 Februari 2018, tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ASN yang suami atau istrinya menjadi Paslon juga boleh foto bersama Paslon. “Namun tidak diperbolehkan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang dipergunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan,” ungkap Menteri PANRB Asman Abnur dalam surat tersebut.

Lebih lanjut Menteri menegaskan, bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN). Hal itu diperlukan, selain untuk menjaga netralitas, juga untuk menghindari penggunaan fasilitas jabatan / negara. Selain itu juga untuk mencegah adanya keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagi ASN sebagaimana dimaksud di atas yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Menteri PANRB tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut disampaikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan LNS, Gubernur, Bupati serta Walikota. Tembusan surat tersebut disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, Ketua KPU, serta Ketua Bawaslu. (HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA