PERPRES E-GOVERNMENT DITARGETKAN SELESAI TAHUN INI

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis teknologi. Menteri juga mengatakan bahwa Perpres tentang e-Government diharapkan selesai tahun ini.
“Tolong bangun grand design untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. IT harus menjadi bagian dari kehidupan, jangan sampai BNPT kalah dengan terorisme,” ujar Menteri Asman dalam Raker BNPT 2018 di Hotel Milenium, Jakarta, Selasa (16/01).
Dalam rapat kerja tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara pejabat eselon I dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius.
Lebih lanjut Menteri meminta agar sistem IT yang sudah diterapkan di BNPT bisa menjadi model bagi instansi pemerintah lainnya. Sebagai penyelenggara negara, Menteri Asman ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak kalah dengan perusahan swasta.
Dengan digitalisasi sistem pemerintahan, Menteri berharap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi garda terdepan dalam mengatur Republik Indonesia. BNPT juga diminta menerapkan e-office agar sistem pemerintahan lebih efektif.
Dengan e-office, setiap pimpinan tidak perlu lagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena semua kegiatan pegawai bisa dipantau melalui monitor. Penerapan sistem pemerintahan elektronik ini pun sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi.
Saat ini, lanjut Asman, pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi tentang pemberlakukan e-government. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. “Insya Allah tahun ini Perpres tentang e-government selesai,” tegasnya.
Menteri Asman menuturkan, dengan modernisasi sistem, negara bisa menghemat pemakaian biaya. Berdasarkan hasil asistensi dan bimbingan selama tahu 2017, diperkirakan telah terjadi penghematan anggaran minimal sebesar Rp 41,15 triliun pada 5 kementerian/lembaga, 7 Pemerintah Provinsi, dan 113 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi, anggaran yang tepat sasaran bisa menghasilkan manfaat yang besar untuk masyarakat. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. “Dengan memperbaiki sistem, kita bisa hemat anggaran,” pungkas Menteri Asman.
Dalam acara itu, hadir juga Menteri PPN/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Utama BNPT Mayjen R. Gautama Wiranegara, serta Staf Khusus Menteri PANRB bidang Politik Noviantika Nasution. (don/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Profil Pimpinan / Pejabat

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA