Implementasi Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi (Sirenog) pada Lingkungan Mahkamah Agung RI

Jakarta – Humas, Biro Hukum dan Humas bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi mengadakan bimbingan teknis implementasi Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi ( Sirenog) modul aplikasi penatausahaan RKAKL Online Mahkamah Agung pada hari Rabu, 20 Mei 2015 diRuang rapat Mudjono, Lt. II gedung Mahkamah Agung RI Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Sistem Informasi Biro Perencanaan dan Organisasi ( Sirenog) dan memberikan pelatihan dalam menggunakan modul Aplikasi Penatausahaan RKAKL Online, yang penginputan datanya dimulai dari satker dilingkungan Mahkamah Agung seluruh indonesia.

Bimbingan Teknis ini di buka secara resmi tepat pukul 14.00 WIB oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) DR. Drs. Aco Nur, MH yang dalam sambutan pembukaanya beliau menyatakan sangat mendukung adanya Bimbingan Teknis ini karena relevans dalam tuntutan Reformasi Birokrasi dimana dukungan TI dapat mewujudkan transparansi dalam akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung khususnya pada Biro Perencanaan dan Organisasi dengan RKAKL Online dapat mengurangi tatap muka antara satker pengusul RKAKL dengan koordinasi wilayah dan pusat. Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA, Drs. Bahrin Lubis, SH,.MH dalam paparannya menyampaikan, “dengan diimplementasikannya Aplikasi penatausahaan RKAKL sejak usulan kegiatan, pagu kegiatan, pagu indikatif, pagu sementara,pagu definitive hingga pagu final yang selama ini masih dilakukan secara manual, maka Biro Perencanaan dan Organisasi sedikit demi sedikit akan dapat mengubah budaya kerja manual menjadi otomatis, sehingga diharapkan data dan informasi yang dihasilkan akan dapat disajikan dengan cepat, tepat dan akurat”.

Pada penutupan acara pukul 20.00WIB, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Drs. Darwis, M.Eng mewakili kepala Biro hukum dan Humas menyampaikan harapannya setelah Bimbingan teknis maka pengembangan pada tahap ini di harapkan sudah berhasil dan selanjutnya Biro Hukum dan humas dan Biro Perencanaan dan Organisasi secara bersama sama dan terus menerus akan memelihara dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pada satker khususnya di wilayah DKI dan umumnya di seluruh Indonesia.

Berita ini dibuat oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA