Inilah Pengelolaan Aset Kerajaan Malaysia

Jakarta –  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) khusus mengundang Rashib Nang, narasumber dari Malaysia untuk berbagi ilmu dan pengalaman seputar pengelolaan lahan pemerintah di Malaysia pada Selasa (26/5). Saat ini Rashib menjabat sebagai Pengarah Bahagian Penswastaan Dan Pelaburan, Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta, Kementerian Kewangan Malaysia. Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah agar jajaran DJKN mendapatkan gambaran mengenai konsep land bank di Malaysia.

Pada awal diskusi Rashib menjelaskan bahwa di Malaysia, urusan tanah/lahan merupakan kewenangan dari kerajaan negeri dengan berdasar pada National Land Code 1965 untuk wilayah Semenanjung Malaysia dan Land Ordinance of Sabah and Serawak Land Code untuk wilayah Malaysia Timur. Namun demikian, Kerajaan Persekutuan Malaysia juga menguasai tanah yang didaftarkan atas nama Federal Land Commission (FLC), sebuah badan hukum di bawah Kerajaan Persekutuan yang bertugas untuk mengelola lahan milik Kerajaan Persekutuan.

Lebih lanjut Rashib memaparkan enam jenis tanah milik Kerajaan Persekutuan yang dibedakan atas metode penguasaannya. Yang pertama adalah tanah yang dikuasai karena telah ditetapkan sebagai sebagai milik Kerajaan Persekutuan sebelum kemerdekaan Malaysia. Tanah-tanah ini pada umumnya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sosial. Jenis kedua adalah tanah yang dikuasai Kerajaan Persekutuan karena di atasnya berdiri sebuah proyek pembangunan ekonomi, misalnya Federal Land Development Authority (FELDA) yang dibangun dengan tujuan meningkatkan pendapatan orang pedalaman yang tingkat kemiskinannya tinggi. Sedikit mirip dengan jenis kedua, Kerajaan Persekutuan juga dapat menguasai tanah dengan membebaskan lahan penduduk untuk digunakan dalam proyek jangka panjang atau berskala besar, misalnya pemindahan pusat pemerintahan Malaysia ke Putrajaya. Pembebasan lahan ini juga dapat dilakukan bila diperlukan pembangunan fasilitas umum dan sosial sesuai pertumbuhan penduduk, dan juga pembangunan infrastruktur. Selain ketiga jenis perolehan tanah tersebut, Kerajaan Persekutuan juga dapat menguasai tanah dengan cara membeli dari penduduk, mengajukan permohonan ke kerajaan negeri, maupun pelaksanaan peraturan. Menurut Rashib, para pengembang perumahan atau kota mandiri di Malaysia wajib mengalokasikan lahan untuk sekolah, fasilitas kesehatan, atau sarana lain sebagai syarat dikeluarkannya ijin pembangunan.

Pembangunan di atas lahan milik Kerajaan Persekutuan didasarkan  pada dua hal yaitu kebutuhan pemerintah dan permohonan dari pengembang. Dua hal tersebut yang akan menentukan skema pembiayaannya. Pembangunan dapat dibiayai dari anggaran pemerintah, melalui mekanisme kerja sama maupun tukar-menukar dengan swasta, serta mekanisme pengadaan pembangunan infrastruktur dengan penerbitan konsesi.

Menutup paparannya, Rashib mengutarakan bahwa institusi kerajaan sebagai land bank akan menjaga agar pengembangan lahan tersebut senantiasa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian perubahan lingkungan sekitar sering kali memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan lahan di luar tujuan semula. Namun, perubahan tujuan pembangunan ini harus dikendalikan. Bila tidak, pemerintah berisiko kehilangan stok lahan potensial yang dapat menghambat pembangunan di masa yang akan datang.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA