Wujudkan Pengelolaan BMN yang Efektif, Efisien, Optimal dan Akuntabel melalui Continues Improvement dan Sinergi Positif

Jakarta Dinamika pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terus berkembang. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan kerja keras serta saling bersinergi. Untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel harus dilakukan dengan continues improvement dan sinergi positif. Hal ini ditegaskan Direktur Barang Milik Negara Chalimah Pujihastuti saat memberikan arahan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam acara Rapat Koordinasi BMN DJKN dan Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kamis  (4/6) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

“Dinamika pengelolaan BMN yang terus berkembang ini, menurut pengelola barang, diperlukanimprovement guna menyempurnakan dan memberikan terobosan pengaturan BMN yang menunjang pengelolaan BMN. K/L selaku pengguna barang juga dituntut untuk mengelola BMN secara efektif, optimal dan akuntabel,” jelas Chalimah.

Wanita yang akrab di sapa Bu Iim ini menjelaskan ada dua Peraturan menteri Keuangan (PMK) yang baru yaitu PMK 246/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN dimana dalam PMK ini diatur bahwa persyaratan dalam Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN tidak lagi mensyaratkan dokumen kepemilikan asli namun ada beberapa opsi solutif yang bertujuan untuk pengamanan BMN.

Kedua, PMK 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27  tahun 2014, pengelola barang menyerahkan sebagian kewenangnnya kepada pengguna barang yaitu dalam lingkup PSP BMN, penghapusan BMN, penjualan BMN, hibah BMN, dan penghapusan serta pemusnahan BMN untuk selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- per unit atau satuan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan.

“Dengan adanya PMK ini, diharapkan penghapusan, penjualan dan pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan secara mandiri oleh pengguna barang,” jelasnya. Catatan penting mengenai PMK tersebut adalah kewenangan yang didelegasikan kepada pengguna barang dari pengelola barang tidak dapat didelegasikan kembali kepada kuasa pengguna barang.

Satu RPMK yang disosialisasikan adalah RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 213/PMK.05/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 mengingat kuatnya substansi Dekon TP dalam LKPP BPK tahun 2014.

“Harapan kami dengan diterbitkannya PMK baru tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan BMN sehingga pengelolaan kekayaan negara yang efektif, efisien dan optimal sebagaimana yang kita harapklan dapat terwujud,” ujarnya

Pada kesempatan tersebut, Chalimah juga memaparkan  evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 74 tanggal 25 Mei 2015, BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2014. LKKL pada tahun 2014 dipaparkan dengan rincian sebanyak 62 LKKL-WTP, 18 LKKL-WDP, 7 LKKL-TMP, dan tidak ada LKKL-TW. Jumlah LKKL-WTP tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah LKKL-WTP pada tahun 2013 yaitu sebanyak 65 LKKL.

Lebih lanjut, ia menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2014. Dalam LKPP tersebut masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pengamanan aset yang juga merupakan temuan pemeriksaan tahun 2012 dan 2013 silam.

“Kita berharap dengan semangat continues improvement dan sinergi pada tahun 2015 temuan-temuan yang berulang ini dapat kita selesaikan sehingga nanti LHP 2015 tidak akan ada lagi temuan yang berulang,” tegas Chalimah.

Terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diusung BPK sebagai solusi permasalah tersebut antara lain solusi atas permasalahan penatausahaan, pencatatan dan pelaporan persediaan adalah pemerintah sedianya melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan tersebut dan menetapkan kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi, menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan reviu atas penatausahaan persediaan dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut serta melaksanakan pelatihan penatausahaan dan pengelolaan persediaan.

Beberapa rekomendasi atas permasalahan penatausahaan dan pengamanan aset tetap serta kelemahan pengendalian atas proses normalisasi data BMN yaitu melakukan monitoring atas data SIMAK BMN yang abnormal, updating aplikasi SIMAK BMN di setiap satker, melakukan evaluasi metode perhitungan penyusutan pada SIMAK BMN, serta melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara pihak ketiga.

Terakhir, atas permasalahan penerapan dan penatausahaan mmortisasi atas Aset Tak Berwujud (ATB) yang belum memadai, BPK merekomendasikan pemerintah agar menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan terkait amortisasi terhadap ATB dan melakukan verifikasi ATB secara keseluruhan untuk memastikan ketepatan substansi ATB dan manfaat ekonomisnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atas rekomendasi tersebut. Diharapkan K/L segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK. Peran APIP dalam melakukan monitoring juga perlu ditingkatkan. Selain itu, koordinasi K/L selaku Pengguna Barang dengan DJKN selaku Pengelola Barang perlu ditingkatkan. Terakhir, DJKN melakukan monitoring tindak lanjut yang dilakukan K/L secara berkala sebagai tindak lanjut atas temuan LKPP yang akan disampaikan kepada BPK.

“Kita harus meyakini bahwa kerja keras perbaikan yang berkesinambungan dan sinergi positif antara DJKN selaku Pengelola Barang dan Pengguna Barang akan membuahkan hasil positif dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang baik,” pungkasnya.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berita ini dibuat oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA