MONOLISTIS PERADILAN PERTANAHAN INDONESIA Oleh Dr. Yosran, SH, M.Hum

MONOLISTIS PERADILAN PERTANAHAN INDONESIA

Oleh : Dr. Yosran, SH, M.Hum[1]

A. Latar Belakang2

Manusia lahir, hidup, beraktifitas dan meninggal dunia di atas tanah. Quran surat 6 ayat 2 menegaskan, manusia diciptakan dari tanah,[2] dan setelah ia mati, juga  kembali ke dalam tanah.

Salah satu syarat mutlak untuk mendirikan suatu negara adalah harus memiliki daerah tertentu.[3] Daerah berarti tanah bagian permukaan bumi.[4] Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah berfungsi sebagai sarana untuk menentukan, menjaga dan mempertahankan batas kedaulantan teritorial, menumbuh kembangkan tataran kehidupan berideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertanahan keamanan. Menyadari hal tersebut negara mengatur penggunaan dan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.[5] Dengan demikian tanah mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan terhadap kebutuhan atas tanah, terlebih lagi di era globalisasi saat ini, manusia harus berinterakasi dengan manusia lainnya untuk melakukan perbuatan hukum perdata, misalnya melalui jalur investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Dalam proses interaksi sosial manusia sering dihadapkan pada konflik kepentingan yang memicu terjadinya benturan kepentingan, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga tak jarang manusia saling merampas, saling berbunuhan dan  main hakim sendiri untuk merebutkan tanah, yang oleh Hobbes disebut sebagai manusia srigala bagi manusia yang lainnya (homo homini lupus). [6]

Konflik pertanahan terjadi disebabkan oleh banyak faktor, antara lain tidak seimbangnya jumlah luas tanah yang tersedia dengan peningkatan kebutuhan atas tanah, baik untuk kepentingan bisnis, kepentingan umum atau fasilitas sosial. Konflik pertanahan sering disusupi oleh mafia pertanahan dengan berbagai modus operandinya, antara lain  merekayasa pengurusan penerbitan surat-surat atas tanah, merekayasa gugatan (gugatan pura-pura) di pengadilan, perampasan hak dan penguasaan tanah secara tanpa hak.

Konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi antara lain melalui perdamaian, alternative dispute resolution dan lembaga adat, sedangkan jalur litigasi melalui lembaga peradilan. Konsekuensi logis Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas  hukum,[7] setiap konflik pertanahan harus diselesaikan melalui pengadilan, karena menurut Martiman, salah satu ciri negara hukum harus memiliki suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas, yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.[8]

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi[9].

Secara yuridis, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili keputusan tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah, misalnya tentang sertipikat hak dan surat keputusan pemberian hak atas tanah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pada prinsipnya Peradilan Umum secara absolut juga berwenang mengadili perkara perdata,[10] misalnya tentang kepemilikan tanah. Dengan demikian penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui dua lembaga pengadilan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan dimungkinkan pula terdapatnya dua putusan dari dua lingkungan badan peradilan tersebut yang tidak sinkron satu sama lainnya.

Selain itu, dalam hal adanya titik singgung kewenangan mengadili antara PERATUN dan peradillan umum pada perkara pertanahan,  terdapat dua perbedaan pendapat atas sengketa TUN nya, yaitu : pertama, sertipikat atau surat keputusan pemberian hak atas tanah sebagai obyek sengketa TUN tidak merupakan kewenangan absolut PERATUN, karena titik berat pembuktiannya adalah masalah keperdataan atau masih ada sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum; kedua, sertipikat atau surat keputusan pemberian hak atas tanah sebagai obyek sengketa TUN merupakan kewenangan absolut PERATUN, karena memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagai obyek sengketa TUN.

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui dua lembaga peradilan  bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta tujuan pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas permasalahan yang akan dianalisa dalam tulisan ini adalah; Bagaimana konsep peradilan pertanahan Indonesia pada masa yang akan datang ?

C. Pembahasan:

Konflik pertanahan merupakan sengketa atau perkara yang rumit, pelik dan kompleks, karena pada satu kasus pertanahan secara serempak dapat memuat aspek hukum tata usaha negara dan aspek hukum perdata,  sehingga terdapat titik singgung kewenangan mengadili antara lembaga peradilan tata usaha negara dan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  pengadilan (PTUN, PT.TUN dan MA) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Pengertian sengketa tata usaha negara diatur pada Pasal 1 butir 10 UU No.51 Tahun 2009 yang menyatakan :

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya  keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pengertian keputusan tata usaha negara diatur pada Pasal 1 butir 9 UU No.51 Tahun 2009, yang menyatakan:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 2 menetapkan;   Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini :

  1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, dan

Pasal 49 menetapkan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

  1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sertipikat hak, surat keputusan pemberian hak atas tanah dan surat-surat keputusan lain tentang tanah dinilai memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara menurut UU PERATUN,  dan tidak termasuk dalam salah satu pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 dan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986, sehingga PERATUN berwenang secara absolut mengadilinya.

Namun demikian dalam kenyataannya terdapat dua kelompok pemikiran dalam menganalisis kasus pertanahan dari aspek hukum tata usaha negaranya, yaitu : Kelompok pertama menyatakan, bahwa pada kasus tertentu, sertipikat hak atas tanah atau surat keputusan hak tentang tanah diyatakan tidak merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, melainkan merupakan kewenangan absolut peradilan umum, dengan alasan antara lain: a. karena masih adanya sengketa kepemilikan antara penggugat dan pihak ketiga atau (tergugat II Intervensi); atau b. karena hakikat pokok perkaranya adalah menyangkut tentang kepemilikan; atau c. karena titik berat pembuktian para pihak adalah menyangkut soal kepemilikan. Dasar pemikirannya antara lain berpedoman pada yurisprudensi MA.RI Nomor 88.K/TUN/1993, tgl.7 September 1994 yang menyatakan ; “bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa  tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”. Kelompok kedua menyatakan, bahwa setiap sertipikat hak atas tanah atau surat keputusan tentang tanah merupakan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, karena memenuhi unsur keputusan TUN dan tidak termasuk dalam salah satu pengecualian obyek sengketa TUN menurut undang-undang PERATUN.

Menurut Dilmar Tatawi hakim tinggi PT.TUN Surabaya,[11] apabila hakim peradilan tata usaha negara berpendapat masih ada perkara perdata antara penggugat dan pihak ketiga yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan umum, maka dengan mengadopsi jiwa yang terkandung pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, alangkah bijaknya hakim PERATUN tidak menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang bersangkutan, melainkan cukup menyatakan dalam pertimbangannya gugatan prematur dan memutus dengan amar  “gugatan dinyatakan tidak diterima”. Dengan demikian atas dasar kewenangan diskresi, hakim  mempunyai pendapat sendiri tanpa perlu mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.  Sikap tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menegaskan, bahwa ketua PTUN dapat menyatakan gugatan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, karena gugatan “prematur”. Konsekuensi dari sikap hakim peradilan TUN tersebut adalah bahwa penggugat masih dapat mengajukan gugatan TUN kembali dikemudian hari, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan umum.

Selain pendapat Dilmar tersebut, dapat pula dikemukakan, “bahwa oleh karena masih ada perkara perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum”, semestinya  hakim bukan memutuskan PERATUN tidak berwenang, tetapi mengeluarkan putusan sela dalam bentuk penetepan yang menyatakan pemeriksaan sengketa TUN di peradilan tata usaha negara harus ditunda terlebih dahulu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang keperdataannnya dari peradilan umum (tootnader).

Lembaga tootnader biasanya diterapkan di peradilan umum dalam hal adanya titik singgung aspek pidana dan aspek keperdataan, misalnya dalam perkara pidana penggelapan barang, perkara  pidananya dapat ditunda (tootnader) terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan perdata yang menyatakan siapa pemilik barang tersebut yang sesungguhnya. Dengan kata lain hakim pidana dalam kasus tersebut tidak menyatakan tidak berwenang, melainkan “menunda” (tootnader) pemeriksaan perkara pidananya. Lembaga totnader  tidak dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, namun untuk  melalui penafsiran ekstingtif dapat dipedomani oleh hakim PERATUN.

Dari aspek hukum perdata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perkara keperdataan merupakan kewenangan absolut lembaga peradilan umum. Dengan demikian perkara kepemilikan tanah merupakan kompetensi absolut peradilan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam hal adanya titik singgung kewenangan mengadili antara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum, terdapat dua lingkungan lembaga peradilan yang mengadilinya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, tidak selaras dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu dimungkinkan pula adanya dua putusan yang tidak sinkron dari dua lembaga peradilan tersebut, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu menurut Elza Syarief perlu dibentuk peradilan khusus pertanahan untuk memeriksa sengketa kepemilikan tanah, keabsahan dokumen-dokumen tanah dan gugatan atas surat keputusan Badan Pertanahan Nasional. Pengadilan khusus tersebut lebih cenderung masuk dalam lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI, karena  penyelesaian sengketa pertanahan di lingkungan peradilan umum, siapa-siapa saja yang dapat digugat tidak dibatasi, bisa sesama orang ataupun badan hukum atau dengan pejabat tata usaha Negara, akan tetapi jika dimasukkan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara, maka tidak mungkin untuk mengubah dasar gugatan yang telah ditetapkan dalam UU No.5 Tahun 1986 yang sangat terbatas untuk pemeriksaan gugatan tersebut, yaitu hanya terhadap surat keputusan pejabat tata usaha negara saja. Dengan demikian, pengadilan khusus pertanahan dapat menyidangkan keabsahan dokumen-dokumen tentang tanah, tentang penyerobotan tanah, dan lain-lain, asalkan obyeknya tanah. [12]

Berdasarkan pendapat Elza tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa sengketa pertanahan yang mengandung pelanggaran hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara diserahkan penyelesaiannya kepada satu lembaga pengadilan khusus, yang berada di bawah lembaga peradilan umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI .

Penentuan peradilan mana yang akan mengadili sengketa pertanahan yang mengandung titik singgung perkara perdata dan perkara tata usaha negara terkait dengan pilihan hukum dalam proses penegakkan hukum. Lawrence M. Friedman, mengemukakan  bahwa penegakkan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu structure, substance dan legal culture. Aspek pertama, struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka[13].

Berdasarkan teori sistem hukum Friedmen tersebut, aspek substansi hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata peradilan umum merupakan salah satu aspek yang harus dianalisis secara jernih dan obyektif, agar keadilan,  kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat diwujudkan. [14]

Apabila diperhatikan substansi hukum acara perdata sebagaimana diatur pada HIR dan RBg dan  hukum acara peradilan tata usaha negara  sebagaimana diatur pada UU No.5 Tahun 1986 jis UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk memulihkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak privat. Proses pemeriksaan perkaranya sama-sama dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan atas kehendak dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga para pihak berhadapan secara sejajar dipersidangan, akan tetapi karena karakter proses pemeriksaannya satu sama lain berbeda, maka proses pemeriksaan perkara tata usaha negara dan perkara perdata tidak dapat disatukan pada satu pengadilan khusus.  Lalu timbul pertanyaan, ke peradilan mana semestinya harus diajukan ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

  1. Apabila proses monolistis diserahkan kepada peradilan umum, konsekuensinya adalah harus dilakukan perubahan total terhadap hukum acara perdata. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sangat berat dan memakan waktu yang sangat lama, sedangkan apabila diserahkan kepada peradilan tata usaha negara, maka tidak perlu dilakukan perubahan total hukum acara yang sudah ada, karena berdasarkan penjelasan umum UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan, hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara tata usaha negara dapat dipedomani ketentuan hukum acara perdata. Ketentuan ini berfungsi sebagai pasal penghubung untuk memberlakukan ketentuan hukum acara perdata pada proses peradilan tata usaha negara.
  2. Sertipikat hak atas tanah atau surat keputusan pemberian hak atas tanah atau surat pembatalan sertipikat atau pembatalan pendaftaran hak atau penolakan penerbitan sertipikat hak atas tanah memenuhi unsur-unsur keputusan TUN sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 9 UU No.51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam pengecualian sengketa TUN yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan/atau Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986;
  3. Hukum acara peradilan tata usaha negara mengenal adanya dismissal proses, dimana sebelum ketua pengadilan menetapkan hakim yang akan mengadilinya, ketua pengadilan kerana jabatannya dapat menyatakan gugatan tidak berdasar atau tidak diterima, karena : a. pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan; b. syarat-syarat formal gugatan tidak dipenuhi; c. gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya, sebagaimana diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan pada hukum acara perdata hal itu tidak diatur;
  4. PERATUN melakukan pemeriksaan persiapan untuk kesempurnaan gugatan penggugat, sehingga kesalahan dalam menentukan subyek dan obyek gugatan dapat diatasi diatur pada Pasal 63 UU NO.5 Tahun 1986, dan hukum acara perdata juga tidak mengatur pemeriksaan persiapan;
  5. Pada proses pembuktian, hakim di peradilan tata usaha negara sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus bersikap aktif menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dalam rangka untuk mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan hukum pembuktian pada Hukum Acara Perdata, hakim bersifat pasif dan kebenaran yang dihasilkan dari putusannya bersifat kebenaran formil.
  6. Pasal 85 UU No.5 Tahun 1986, yang menyebutkan (1) “Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat tata usaha negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa”; (2) “Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim ketua sidang dapat memerintahkan pula  supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu”. Kemudian Pasal 86 UU No.5 Tahun 1986, yang menyebutkan, (1) “Atas permintaan  salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan”. Sedangkan pada hukum acara perdata hal tersebut tidak diatur;
  7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menambahkan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili tindakan faktual pejabat tata usaha negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian PERATUN berwenang mengadili perbuatan melawan hukum penguasa yang bersifat keperdataan;
  8. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan[15]. Oleh karena itu hakim terikat akan kebenarannya, kecuali sebaliknya dapat dilumpuhkan kebenarannya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa ketika perkara perdatanya disidangkan terlebih dahulu di peradilan umum, hakim perdata terikat akan kebenaran sertipikat hak atas tanah yang diajukan sebagai alat bukti, yang tentu hal ini akan menguntungkan pihak pemilik sertipikat dan merugikan pihak lawannya. Oleh karena itu untuk menilai keabsahan sertipikat sebagai alat bukti di peradilan umum, semestinya terlebih dahulu dinilai keabsahannya oleh hakim pada peradilan tata usaha negara;
  9. Petunjuk Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa apabila yang dipersoalkan oleh penggugat bukan tentang kepemilikan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertipikat atau bertentangan dengan AAUPB, maka hakim TUN harus jeli dengan melihat objectum litis yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal yang demikian sesuai praktik dan yurisprudensi, Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa perkaranya[16];
  10. Berdasarkan uraian gugatan penggugat (posita) yang dituntut oleh penggugat dalam tuntutannya (petitum) adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa, dan bukan supaya dinyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah yang bersangkutan;
  11. Pada setiap sengketa pertanahan tentang sertipikat hak atas tanah atau keputusan lain tentang tanah di peradilan tata usaha negara, dalam praktiknya pihak penggugat selalu menyatakan bahwa tanah yang dicantumkan pada sertipikat obyek sengketa adalah miliknya, dan sebaliknya pihak ketiga atau orang yang namanya tercatum pada sertipikat obyek sengketa ( tergugat II intervensi), selalu juga menyatakan tanah pada sertipikat obyek sengketa tersebut adalah miliknya, sehingga berdasarkan asas similia similibus, yaitu kasus posisi yang sama harus diberikan putusan yang sama pula.nutup.

6. Penutup    

6.1. Kesimpulan

Dalam hal adanya titik singgung peradilan tata usaha negara dan peradilan umum dalam sengketa pertanahan, sebaiknya diselesaikan oleh peradilan tata usaha negara, karena proses peradilan tata usaha negara mengatur tentang dismissal proses, pemeriksaan persiapan yang berguna untuk menyaring kelengkapan syarat formal surat gugatan. Kemudian dalam proses pembuktian hakim bersifat aktif, sehingga produk putusan hakim mewujudkan kebenaran materil. Untuk menerapkan ketentuan hukum acara perdata pada proses peradilan tata usaha negara, ketentuan bagian penjelasan umum UU No.5 Tahun 1986  dapat dijadikan sebagai payung hukumnya, karena secara tegas dijelaskan, bahwa hal-hal yang tidak diatur pada hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dipedomani ketentuan hukum acara perdata.

 6.2. Saran

Untuk lebih memperkuat dasar hukum monolistis peradilan pertanahan oleh PERATUN, dalam hal adanya titik siggung kewenangan peradilan TUN dan peradilan umum perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang PERATUN.

 

DAFTAR BACAAN

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT.Toko Gung Agung Tbk, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Hidayatullah, Agus dkk, Alwasim, Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, Cipta Bagus Segara, 2013.

Mahkamah Agung RI,  Buku II Mahkamah Agung Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.

Prasetyo, Teguh, Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

Prasetyo, Teguh-Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,  2012.

Prodjohamidjojo, Martiman, Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna), Simplex Jakarta,1984.

Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara ( Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Bangsa, 2011.

Syarif, Elza, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalau Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1993.

UUD 1945

UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

 

Catatan Kaki :

[1]Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung RI.

[2]Agus Hidayatullah,Lc,MA dkk, Alwasim, Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, Cipta Bagus Segara, 2013, Quran 6 : 2, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal (kematianmu), dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya.Namun demikian kamu masih meragukannya, hlm.128.

[3]Soehino, Ilmu Negara,Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.7.

[4]Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005,hlm.228.

[5]Pasal 33 ayat(3) UUD 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

[6]Teguh Prasetyo, Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013,hlm.1-2.

[7]Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Negara Indonesia adalah negara hukum.

[8]Martiman Prodjohamidjojo, Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna), Simplex Jakarta,1984, hlm.1.

[9]Pasal 24 ayat (1), (2) UUD 1945.

[10]UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

[11]Diskusi ilmiah pada jam. 10 s/d 12.00 WIB, tanggal 10 Agustus di PT.TUN Surabaya.

[12]Elza Syarif, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalau Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.392-393

[13]Teguh Prasetyo-Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,  2012), hlm.312.

[14]Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT.Toko Gung Agung Tbk, Jakarta, 2002,hlm.83.

[15]PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

[16]Mahkamah Agung RI,Buku II Mahkamah Agung Edisi tahun 2007, hlm. 79.

 

Berita ini dibuat oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA