Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Hadiri Peringatan Kelahiraan Pancasila Ke – 70

Blitar-Humas. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kelahiraan Pancasila ke 70 Tahun, yang akan berlangsung di Alun-alun Kota Blitar.

Tepat 70 tahun yang lalu, peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2015 diperingati di Alun-alun Taman Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Juni 2015.

Dipilihnya Kota Blitar karena sebagai kota disemayamkannya Bung Karno sebagai pencetus lahirnya Pancasila.

Pelaksanaannya digelar lebih meriah dan kental dengan nuansa Jawa. Antara lain suguhan kelompok karawitan dari sanggar seni `Suryo Ndhadhari` lengkap dengan para pesinden bersuara merdu. Alunan gending dan tembang Jawa mengiringi sepanjang acara.

Ada juga pembacaan riwayat perjuangan Bung Karno di zaman pergerakan hingga kemerdekaan, sejarah penggalian Pancasila, sampai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Istimewanya, semua riwayat itu dibacakan dengan gaya `goro-goro` yang merupakan salah satu sesi dalam seni wayang kulit. Dari Alun-alun Kota Blitar, peringatan hari lahir Pancasila dilanjutkan ke makam Bung Karno.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan Bung Karno 70 tahun lalu menginspirasinya. Cita-cita dan harapan Bung karno untuk mewujudkan Indonesia merdeka, berdaulat, berdikari dan berkepribadian tertanam kuat di benaknya.

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 70 tahun yang lalu di depan BPUPKI, di mana beliau mengikrarkan Pancasila. Itulah yang berkobar dalam dada saya. Pernyataan Bung Karno itu mengingatkan kita, bahwa tidak ada satupun bangsa yang merdeka tanpa melalui perjuangan, kemudian berdirinya negara Indonesia bukan berarti perjuangan selesai, ini justru baru permulaan,” kata Joko Widodo.

Dalam menegakkan Pancasila, kita harus memiliki dua hal, kata Jokowi. Pertama, persatuan Indonesia. Pasalnya, negara ini bukan dibangun untuk satu golongan atau bebrapa kelompok saja, bangsa ini perlu kebersamaan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

“Kedua, keberanian untuk menjebol mentalitas bangsa pada ketidakadilan dan membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100%. Kita perlu pikirkan, apakah rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, para PRT, pedagang kecil, petani, hingga rakyat kecil lainnya merasakan kemerdekaan dan berdaulat pada arti yang sesungguhnya?” lanjut dia.

Menurut Jokowi, bangsa ini harus mewarisi api perjuangan Bung Karno.

Dan, Presiden ke 7 tersebut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum hari lahirnya Pancasila kembali bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan janji kebangsaan membumikan Pancasila. Sehingga, masyarkat yang cerdas, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, janji-janji kebangsan harus diwujudkan dan menjadi pemandu perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih adil, makmur dan sejahtera, khususnya di era sekarang dimana bangsa ini sedang menghadapi era globalisasi.

“Perwujudan janji-janji luhur kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila adalah tantangan besar bagi bangsa saat ini dan yang akan datang, ditengah krisis multidimensi baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, hari ini, saya mencanangkan gerakan “Ini Baru Indonesia” sebagai metode permasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai sebuah gerakan, “Ini Baru Indonesia” diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menyadarkan kembali pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidpan berbangsa dan bernegara.

“MPR menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan keluarga besar Bung Karno, Puan Maharani mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah saat ini untuk mengambil keputusan dan menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila dan menjadikannnya sebagai hari besar nasional.

“Tidak ada keraguan lagi bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila akan melengkapi keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam SK. Presiden no 18 Tahun 2008 tentang hari Konstitusi,” ujarnya.

Menurut Puan, hal itu penting dilakukan agar bangsa tidak mengalami amnesia sejarah, khususnya terhadap sejarah bangsa sendiri. “Kami berharap MPR periode sekarang dan periode selanjutnya agar melanjutkan tradisi peringatan hari lahirnya Pancasila ini. Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuk peringatan hari lahirnya Pancasila di Kota Blitar ini,” ujar Puan.

Hadir pada kesempatan itu, Presiden ke-5 RI, Megawati, Wapres ke-6 RI, Boediono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, Soekarwo, para bupati dan walikota se Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Ketua dan Anggota DPRD Jatim dan DPRD Nizar, serta lainnya.

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Berita ini dibuat oleh Administrator Website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA